POLITIK IDENTITAS ISLAM DI INDONESIA

Politik Kebangsaan dan Ekonomi Islam di Indonesia
M. Taufiq Rahman

John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam Megatrends 2000 (1990) menyebutkan bahwa “Kaum Fundamentalis Islam mulai menunjukkan identitas budaya dan agama mereka di Mesir, Indonesia, dan Turki. Semuanya sebagai reaksi terhadap apa yang dipandang sebagai serangan pengaruh Barat.”

Ungkapan di atas menyiratkan bahwa identitas keagamaan dapat menimbulkan gerakan politik. Dan untuk kasus kebangkitan identitas Islam berarti harus meniadakan identitas lain yang mengglobal, yaitu Barat. Memang, seperti dikatakan Vatikiotis (1981), pemikiran dan gerakan politik Islam biasanya bermula dari pemikiran tentang perlunya penolakan terhadap Barat.

Memang, secara terminologis, politik identitas sendiri adalah gerakan yang berkepentingan untuk membebaskan diri dari keterpinggiran (Stanford Encyclopaedia of Philosophy, 1997). Dan bagi umat Islam, Barat memang telah mengambil alih dominasi dunia sejak mereka menjajah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itu, demi misi “penyelamatan” itulah umat Islam harus pertama-tama menolak Barat.

Setelah penolakan terhadap Barat itulah umat Islam biasanya kembali kepada tradisinya sendiri, yaitu yang berdasarkan teks (nash) al-Qur’an dan al-Sunnah dan kepada sejarahnya sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai “Islam otentik” (Lee, 1997). Semangat Islam otentik inilah yang selalu membayangi eksistensi umat Islam di dalam kehidupan, termasuk kehidupan politiknya.

Berikut adalah pengalaman Indonesia dalam menyaksikan Islam sebagai identitas politik dan ekonomi yang mengalami pasang-surut dinamikanya tersendiri. Pengalaman sejarah ini juga dapat memproyeksikan bagaimana identitas Islam dalam kehidupan politik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Demikian karena “politik identitas” adalah sesuatu yang “imajiner”, “dalam proses,” dan sesuatu “menjadi” (becoming), bukan sesuatu yang “mewujud” (being) (Barker, 2005).